Bobawa, 25 September 2025 – Pemerintah Desa Bobawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Tahun Anggaran 2025. Musyawarah ini dilaksanakan pada Kamis, 25 September 2025 bertempat di Balai Desa Bobawa dan dihadiri oleh berbagai unsur penting desa.

Musyawarah dipimpin langsung oleh Yohanes Awe selaku unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan Margareta Tay dari unsur sekretaris BPD sebagai notulen. Sementara itu, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Petrus Raga, SP selaku unsur Kepala Desa, Ilham Aditya B Sedu dari unsur Pendamping Lokal Desa (PLD), dan Wilhelmus Raja dari unsur Kaur Keuangan.

Pentingnya Musdes Perubahan RKPDES

Musyawarah Perubahan RKPDES merupakan forum resmi yang diatur dalam regulasi desa untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terbaru di masyarakat. Kepala Desa Bobawa, Petrus Raga, SP, dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan RKPDES tidak hanya sekadar formalitas, melainkan wujud nyata dari fleksibilitas desa dalam mengelola anggaran dan program.

“Pembangunan desa bukanlah sesuatu yang statis. Ada kalanya kebutuhan masyarakat berubah, ada juga kegiatan yang membutuhkan tambahan biaya atau pergeseran anggaran. Melalui musyawarah inilah kita mencari solusi bersama,” ungkap Petrus Raga.

Beliau juga menambahkan bahwa semangat kebersamaan dan keterbukaan menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pandangan dari PLD

Dalam kesempatan yang sama, Ilham Aditya B Sedu selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) menjelaskan mengenai pentingnya sinkronisasi antara RKPDES dan APBDes yang sudah berjalan. Ia menekankan bahwa setiap perubahan harus tetap mengacu pada aturan perundang-undangan serta mendukung prioritas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Perubahan RKPDES bukan berarti mengubah arah pembangunan desa, melainkan menyempurnakan agar semua kegiatan berjalan lebih tepat sasaran. Desa Bobawa sudah berada pada jalur yang baik, dan dengan penyesuaian ini kita bisa lebih fokus pada kebutuhan yang mendesak,” tutur Ilham.

Penjelasan Kaur Keuangan

Sementara itu, Wilhelmus Raja dari unsur Kaur Keuangan memaparkan gambaran teknis terkait kondisi anggaran. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa terdapat sisa lelang dan sisa dari beberapa kegiatan desa yang belum terpakai. Dana tersebut menurutnya perlu diarahkan kembali agar tidak terbuang sia-sia dan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran desa harus digunakan sebaik-baiknya. Sisa lelang dan sisa kegiatan bukanlah dana yang hilang, tetapi kesempatan untuk mempercepat pembangunan. Kita harus sepakat menggunakannya untuk hal yang benar-benar dibutuhkan,” jelas Wilhelmus.

Dinamika Musyawarah

Musyawarah berjalan cukup dinamis. Para peserta yang hadir memberikan masukan dan pandangan terkait rencana perubahan RKPDES. Beberapa perwakilan masyarakat mengajukan pertanyaan seputar insentif bagi Ketua RT dan keberlanjutan pembangunan Poskesdes Bobawa yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak warga.

Sebagai pemimpin musyawarah, Yohanes Awe menekankan pentingnya menjaga suasana musyawarah tetap kondusif, terbuka, dan mengedepankan kepentingan bersama. Ia juga memastikan semua pendapat dicatat dengan baik oleh notulen agar tidak ada poin yang terlewat.

Kesepakatan Akhir

Setelah melalui rangkaian diskusi, musyawarah akhirnya mencapai dua poin penting kesepakatan, yaitu:

1. Menyepakati penambahan anggaran untuk insentif Ketua RT sebesar Rp 200.000 per orang per bulan, selama 9 bulan, terhitung sejak bulan April 2025.
   Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan peran vital Ketua RT dalam pelayanan masyarakat dan mendukung jalannya pemerintahan desa di tingkat wilayah.

2. Menyepakati bahwa semua sisa lelang dan sisa kegiatan akan dialokasikan untuk kegiatan finishing Poskesdes Bobawa.
   Langkah ini dianggap strategis mengingat Poskesdes merupakan fasilitas kesehatan penting yang sangat dinantikan masyarakat untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di desa.

Makna dan Harapan

Kesepakatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Dengan adanya tambahan insentif, para Ketua RT diharapkan semakin bersemangat dalam menjalankan tugasnya, sementara penyelesaian pembangunan Poskesdes Bobawa diyakini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Menutup musyawarah, pemimpin sidang Yohanes Awe menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa hasil musyawarah ini adalah bukti nyata kerja sama antara pemerintah desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat.

“Kita patut berbangga karena musyawarah hari ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita kawal bersama pelaksanaannya agar tidak hanya berhenti pada keputusan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Yohanes.

Kesimpulan

Pelaksanaan Musyawarah Desa Perubahan RKPDES Tahun Anggaran 2025 di Desa Bobawa menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan desa. Dengan keputusan yang jelas dan terarah, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Harapan besar kini tertuju pada implementasi hasil musyawarah, terutama dalam mempercepat penyelesaian Poskesdes Bobawa dan mendukung kinerja Ketua RT yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui musyawarah ini diharapkan menjadi modal berharga untuk membawa Desa Bobawa menuju desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.